Simbolis:Penyerahan masker secara simbolis oleh kades pada staf desa untuk dibagikan secara gratis pada warga.
infonews871.blogspot.com-kamis.23 April 2020. infonews-Banyusari: Himbauan pemerintah yang mengharuskan seluruh warga memakai masker langsung disambut baik oleh pemerintahan desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.
Menurut Kepala Desa Cicinde Selatan Bapak Dasum,fihaknya membagikan masker ini adalah inisiatif darinya serta seluruh staf desa,karna melihat semakin merebaknya wabah virus Corona serta merangsang keperdulian masyarakat untuk memakai masker"Kami sengaja membuat masker ini untuk dibagikan secara gratis kepada warga kami,yang langsung dibagikan melalui para RT dan RW" ungkap kepala desa yang sudah dua periode ini kembali dipercaya memimpin oleh warganya.
Sebanyak 2000pcs masker dibagikan gratis pada seluruh warga desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.
Adanya pembagian masker ini juga adalah upaya pencegahan dalam memutus rantai penyebaran Covid19 di Kabupaten Karawang."Kami harap donasi ini dapat membantu memutus rantai penyebaran virus Corona di Kabupaten Karawang dan ini merupakan langkah preventif kami agar masyarakat terlindungi juga" ungkap hj.Tika kaur Desa Cicinde Selatan.
Ia berharap dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu memakai masker,selalu menjaga kesehatan,menjaga kebersihan serta menjaga jarak guna menghindari Covid19.
"Agar masyarakat secara sadar menggunakan masker saat beraktivitas diluar ruangan.jangan anggap remeh,ini besar sekali manfaatnya untuk melindungi diri dari berbagai penyakit," pungkasnya.(Kang Bahar)
Penyerahan Bantuan Sembako Di Desa Cicinde Utara Dalam Baksos TNI & POLRI
infonews871.blogspot.com-2020.
infonews-Banyusari.Bakti Sosial pemberian sembako yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI pada masyarakat terdampak Covid19 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatisari Kompol Wahyudin.SH, menyasar tiga desa di dua kecamatan yaitu desa Jatisari kecamatan jatisari dan desa Cicinde Utara, Desa Gempol kolot kecamatan
Kompol Wahyudin.SH
banyusari,di desa cicinde Utara,penyerahan sembako diserahkan pada yayasan yatim piatu yang disaksikan ketua yayasan,kepala desa serta Babinsa AD dan ketua karang Taruna Patria remaja cicinde Utara,dalam sambutannya Kompol Wahyudin mengatakan bahwa bakti sosial ini adalah bukti peran serta kepedulian TNI dan POLRI berbagi pada sesama pada masyarakat
terdampak Covid19.
Kepala desa Cicinde Utara Drs.Undang Utom,ketika di temui disela-sela penyerahan sembako tersebut mengucapkan terimakasihnya" dengan adanya Bakti Sosial pemberian sembako dari TNI dan POLRI ini saya dan warga desa Cicinde Utara mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya,ini adalah sebuah bentuk rangsangan kecil pada para warga serta pengusaha yang ada di desa cicinde Utara khususnya umumnya kepada seluruh masyarakat lainnya untuk bersama-sama memiliki rasa kepedulian pada warga yang kini merasakan akibat dampak dari Covid19" ungkapnya.(Kang Bahar)
Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid19 Desa Cicinde Utara
infonews871.blogspot.com-Sabtu.18 April 2020. infonews-Banyusari.Gugus tugas percepatan penanggulangan penyebaran Covid19 desa cicinde utara yang dikomandoi Kepala Desa Drs.Endang Utom, terus melakukan sosialisasi serta penyemprotan
Desinfektan pada fasilitas umum dan rumah warga,dalam giat rutin kali ini berbagai unsur dari Perangkat desa, LPM,BPD,Kader Posyandu serta Karang Taruna turut dilibatkan.
Para kader posyandu dan karang taruna tergabung dalam gugus tugas penanggulangan Covid19
Hj.Ucin Ketua karang taruna Patria Remaja Cicinde Utara ketika ditemui infonews disela-sela giat tersebut mengatakan" saya sudah menyampaikan kepada seluruh anggota Karang Taruna agar membantu program pemerintah terkait penanggulangan Covid19 ini,bahkan sebelumnya sudah berapa kali dari inisiatif karang taruna sendiri alhmdllh sudah melakukan penyemprotan pada pasilitas umum seprti masjid dan musholla yang ada di desa cicinde utara" ungkapnya.
Cicinde utara yang notabene warganya adalah pedagang yang keluar daerah serta mobilitas warganya yang banyak melakukan sosial distance saat melakukan aktivitas perdagangan diyakini rentannya penyebaran Covid19 ini juga di komentari Amat zakari.SH anggota Karang Taruna Patria Remaja" warga Desa cicinde utara ini kan mayoritas pedagang yang menyebar diseluruh kabupaten yang ada dijawabarat ini, mobilitas Meraka diluar sana kan tinggi, emang agak susah juga pemantauan nya,kita kan ga bisa pungkiri diantara warga ini ada yang keluar masuk wilayah yang masuk zona merah penyebaran Covid19,yang penting saat ini,kami khususnya Karang Taruna yang tergabung dalam satgas penanggulangan Covid19 Desa Cicinde Utara terus bersosialisasi kepada seluruh warga serta melakukan penyemprotan yang rencananya akan rutin setiap satu Minggu sekali sesuai arahan dari kepala desa" ucap Amat Zakaria kepada infonews.(Kang Bahar)
infonews871.blogspot.com.06-04-2020 infonews - Cilamaya.Dalam pernyataannya yang dikemukakan saat rapat orang tua siswa beberapa waktu yang lalu Mulyadi Rusmianto.SE.Msi Kepala Sekolah SMK Indonesia Mas mengatakan alasan nomor satu pembatalan UN "adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita, keamanan keluarga mereka, dan kakek-nenek siswa-siswa tersebut".
"Kalaupun kita melaksanakan Ujian Nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar bukan hanya siswa tapi juga keluarga dan kakek nenek siswa-siswa tersebut," papar Mulyadi.
Nadiem Makarim KEMENDIKBUD RI,mengatakan ujian kelulusan sekolah masih bisa dilakukan masing-masing sekolah, "tapi tidak diperkenankan melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas".
Regina Hidayatunisa Siswi kelas XII SMK Indonesia mas
"Ada berbagai macam opsi, sekolah bisa melakukan ujian sekolah, misalnya, melalui online atau melalui angka nilai lima semester terakhir. Dan ujian sekolah tersebut tidak kami paksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan semester terakhir," jelas Nadiem.
ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan US di bawah ancaman wabah Covid-19 " ujar Muhfanto.S.kom selaku proktor SMK Indonesia Mas kepada infonews..
"Ujian Nasional untuk murid-murid SD, SMP, dan SMA jika dilaksanakan tahun ini dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru dan keluarga mereka semua," kata Sohib.Spd,Wakasek kurikulum SMK Indonesia Mas
Terkait dengan pembatalan UN 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 juga mengatur penerimaan murid baru sebagai berikut:
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan/atau
Berdasarkan prestasi akademik/non-akademik di luar rapor sekolah
Beberapa orang tua murid yang dihubungi infonews mengatakan mendukung kebijakan pemerintah yang membatalkan UN tahun ini demi alasan keselamatan akibat virus corona.
Ketika ditanya terkait kebijakan pemerintah yang terlalu cepat mengambil keputusan meniadakan UN, Mulyadi Rusmianto mengatakan,
"Artinya, perjuangan-perjuangan yang sudah diusahakan guru dan siswa, ya ending -nya berakhir tidak jelas. Ini pendapat saya dan mungkin juga anak-anak seperti itu," kata Mulyadi
Menurutnya, mungkin lebih baik jika pemerintah untuk mengundur jadwal UN terlebih dahulu sambil mencari cara alternatif dan melihat perkembangan virus corona, sebelum memutuskan untuk membatalkan UN.
"Ini seperti berjuang tapi tidak ada akhirnya. Anak-anak semangat belajar, mereka siap hadapi UN, tapi tidak diujikan, Saya pikir tadinya diundur atau dicarikan bentuk lain sehingga tidak menurunkan semangat anak-anak untuk terus belajar," kata Mulyadi
Namun demikian,Mulyadi mendukung keputusan pemerintah karena keselamatan para siswa dan masyarakat adalah yang utama.
Ia pun kini menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari dinas pendidikan mengenai penghapusan UN dan sistem penilaian pengganti.
Ujian Nasional pada tahun 2020 sejatinya akan diikuti oleh sekitar 8,3 juta siswa dari sekitar 106.000 satuan pendidikan di Indonesia baik dari SD hingga SMA. Mulai tahun depan Ujian Nasional memang sudah diputuskan ditiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.(Kang Bahar)
infonews - Data warga calon penerima bantuan Pemprov Jawa Barat akibat Covid-19, seharusnya sudah terhimpun Minggu Malam (4/4) untuk kemudian diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten. Namun, Basis Data Terpadu (BDT) yang kabarnya masih Top Down lawas, membuat para kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APDESI) keberatan dan membuat surat permohonan penangguhan validasi data kepada Pemkab dan Gubernur.
" Pak Wakil Bupati sudah tandatangani surat perintah pada kades untuk pengunduran pengumpulan data korban terdampak ekonomi akibat wabah Covid-19 yang sebelumnya di fasilitasi PSM - TKSK, " Kata Humas APDESI, H Udin Abdul Gani, kepada infonews Minggu (4/4).
Seharusnya sambung Udin, malam ini harus terkumpul semua data. Besok diantarkan ke Disnsos, sementara data yang ada tersebut, kurang valid karena masih menggunakan data 2016-2017, bahkan banyak warganya juga yang sudah meninggal muncul lagi. Berarti, memang tidak ada validasi data yang betul-betul fokus dari Pemprov yang bisa tepat sasaran. Mungkin, pihak PSM verifikasi data atas dasar dari Dinsos, tapi Apdesi memiliki pertimbangan lain. " Sehingga pendataan ini, bisa dipending seminggu sampai benar-benar valid agar sampai pada sasaran, yang bear-benar miskin dan membutuhkan, " Katanya.
Sekretaris APDESI Karawang, Alex Sukardi mengatakan, Data BPNT selama ini tidak pernah digunakan Dinsos, sebab BDT menggunakan sistem soft Copy, sedangkan para kades sebelumnya mengirimkan hard Copy, harusnya ini dari dulu ditindaklanjuti lagi oleh PSM dan TKSK melalui soft Copy. Ada sekarang ini, data lewat aplikasi terbaru, yaitu, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK NG) yang merangkum data semua masyarakat dengan data kepemilikam rumah, kendaraan, kepemilikan tanah dan penghasilan dalam satu file, sehingga membuka data itu akan ketahuan, tanah dan status sosialnya. Karenanya, sekarang ini Apdesi respon jika teman-teman kades sangat cepat menanggapi soal data yang menyangkut status sosial warganya. "Kita berjuang untuk bersama, dengan segala kemampuan dan koneksi yang dimiliki para Kades, kita sudah berupaya agar up date data kebawah, jika memang provinsi tidak bergeming, maka sebagai obat luka, meluncurkan dana serupa, siapkan data sebelum program ini di eksekusi, sehingga kades tidak lagi gagap dan cari-cari data, " Pesannya.
Kemarin, BDT nasional sambungnya, masih dibawah 2015, sehingga orang yang meninggal dan pindah muncul lagi dalam data. Seharusnya, kalau ada orang miskin baru, di daftarkan dulu melalui jaringan langsung agar terlegimitasi. Atas dasar polemik ini, ia desak sekarang, bagi para Kades yang punya koneksi Dewan Provinsi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar sama-sama berjuang dan APDESI ia pastikan, akan surati besok, Senin (5/4) ke Provinsi agar data calon penerima bantuan korban dampak wabah Covid-,19 ini, di percayakan oleh Bottom Up Pemkab yang mengumpulkan datanya melalui pemerintah desa. Sebagai komparasinya adalah Kabupaten Purwakarta yang sudah melakukan data-data bottom up tersebut. "APDESI akan surati besok ke Provinsi agar data calon penerima bantuan korban dampak wabah Covid-,19 ini, di percayakan oleh Bottom Up Pemkab yang mengumpulkan datanya melalui pemerintah desa, " Pungkasnya.***(Kang Bahar)
infonews - Pemprov Jawa Barat akan menyalurkan bantuan Rp 500 ribu bagi warga terdampak Covid-19, mulai minggu depan. Bantuan tersebut, dua pertiganya berbentuk sembako dan sisanya berupa uang tunai, selama empat bulan kedepan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya kini masih melakukan pendataan bagi warga yang menerima bantuan, termasuk data dari kota dan kabupaten di Jawa Barat.
"Kami akan mulai bantuannya minggu depan, hari ini masih proses pendataan, dari data itu keluar SK Wali Kota dan Bupati," ungkapnya.
Menurutnya, total anggaran bantuan tersebut di Jawa Barat, yakni Rp16,2 triliun. Yang terdiri dari Rp 3,2 triliun untuk bantuan tunai dan pangan, kemudian Rp 13 triliun untuk proyek padat karya bagi mereka yang tidak pekerjaan, setelah turunnya trend Covid-19. Dikatakannya Pemrprov Jabar memberikan bantuan bagi 25-40 persen warga ekonomi terbawah. Mengingat mulai dari 0-25 persen ekonomi terbawah, ditanggung oleh pemerintah pusat. "Karena 0-25 persen ekonomi terbawah itu ditanggung kartu sembako dan PKH (Program Keluarga Harapan). Lalu 25-40 persen ekonomi terbawah tugas provinsi," katanya.
Emil menjelaskan, untuk bantuan sembako akan diperoleh dengan membeli dari pedagang-pedagang pasar yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, diharapkan para pedagang di pasar tidak khawatir bagi yang terkena imbas kejadian virus corona tersebut. Sementara untuk penyalurannya akan melibatkan PT. Pos dan ojek online (ojol). Dimana untuk membayar para ojol akan menggunakan dana dari Rp 3,2 triliun tersebut. "Kita beli barang-barang dan sembako dari pedagang pasar dan para ojol dipekerjakan, juga kita utamakan mereka yang berkesusahan. Ini gelombang pertama, dan bagi mereka yang seharusnya menerima tapi belum mendapat bantuan, akan dilakukan di gelombang selanjutnya," tuturnya.
Lebih jauh, Emil mengapresiasi kepada kabupaten atau kota yang juga ikut memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19. Termasuk yang mengikuti langkahnya, dengan memotong gaji kepala daerah dan ASN di lingkungan pemda untuk bantuan kepada warga terdampak." Kami juga menghitung potongan gaji saya, juga bagi PNS adalah pemotongan tunjangan. Tapi bagi yang pas-pasan tidak dipungut. Ini juga dilakukan oleh Kota Sukabumi dan Bekasi," tambahnya.
Sekretaris Daerah Pemrov Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan, bupati/wali kota diminta menyampaikan prelist data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak COVID-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar."Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua, (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, dan tangkap. Tiga, di bidang pariwisata. Empat, di bidang transportasi. Lalu lima, pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil dan Kriteria terakhir, yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung," tambahnya.
Dirinyapun memastikan, pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid-19 dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 dan prelist data non-DKTS by name by NIK RTM terdampak Covid-19. Halini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (Covid-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020," Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat)," ujarnya. (Kang Bahar)
DA,Siswi SMK Swasta Kab.Karawang yang dikabarkan terpapar Covid19,ternyata hanya sakit maag biasa.(pto/in)
infonews871.blogspot.com-jumat 03 April 2020.
infonews-Derasnya informasi terkait virus Corona melalui media sosial serta informasi yang berkembang dimasyarakat seperti sudah tak terbantahkan lagi,tak terpikirkan bagaimana beban fisiologis bagi orang yang menerima konsekuensi korban pemberitaan tersebut.
DA, siswi kelas IX salah satu SMK swasta di kabupaten Karawang adalah contoh korban dari informasi yang kemarin sempat berkembang di kalangan masyarakat serta teman sekolahnya adalah siswi yang sempat di isukan terpapar Covid19 di tempatnya melaksanakan praktek kerja lapangan disalah satu perusahaan yang ada di kabupaten Karawang,yang dimana kota Karawang adalah kota yang termasuk dalam zona merah paparan Covid19.
Detemui dikediamannya oleh infonews DA terlihat sehat dan baik-baik saja" kemarin itu saya cuma telat makan aja,saya kan suka telat makan,apa lagi ditempat PKL KLO belum waktunya makan kan belum boleh makan,lagi pula saya juga emang punya maag yang udah lama" ungkap DA.
Ketika ditanya terkait informasi yang sempat berkembang soal status ODP Covid19,DA menjawab" itu semua tidak benar,justru karna isu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan,kasihan kan orang tua dan keluarga saya" demikian ucap DA.
Hal senada juga diungkapkan oleh KAPUSKES
dr.Nurdin Nurdin,M.A.P KAPUSKES CICINDE
dr.Ahmad Nurdin,M.A.P tempatna DA diperiksa dari awal kepulangannya dari tempat PKL,mengatakan " emang benar pernah ada pasien yang datang periksa ke puskesmas sini tapi, hanya sakit maag biasa,ga ada indikasi terpapar Covid19 seperti yang d bilang tadi,itu cuma sakit maag biasa karna DA ini katanya suka sengaja menahan lapar karna ingin diet" demikian penjelasan dr.Ahmad Nurdin,M.A.P kepada infonews ini.(Kang Bahar)
